beritapagi.net

Mengapa Bw Diterjemahkan?

Jawab hands August 23, 2022

Apakah KUH Perdata atau BW merupakan suatu Rechtboek atau Wetboek?

yang menganggap Burgerlijk Wetboek (BW) bukan lagi suatu Wetboek tetapi hanya sebagai rechtboek yang kemudian disetujui oleh Mahkamah Agung dengan Surat Edarannya No. 3/1963, harus dipandang sebagai anjuran kepada para hakim untuk jangan ragu-ragu atau takut-takut menyingkirkan suatu pasal atau suatu ketentuan dari BW

Apa kepanjangan dari BW?

Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer.

Apakah BW masih berlaku secara utuh?

KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) sebagai warisan bangsa kolonial masih diberlakukan di Indonesia hingga saat ini, dengan dasar menghindari kekosongan hukum (recht vacuum) melalui Pasal I Aturan Peralihan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi “ …

Mengapa BW perlu direvisi?

Pentingnya merevisi BW karena banyak substansi dalam KUHPerdata tersebut sudah dianulir oleh undang-undang lain, misalnya tentang hukum perkawinan dan kebendaan. Lebih lagi, negara Belanda saja sebagai negara yang mengenalkan BW ke Indonesia sudah merevisinya sebanyak empat kali.

Apa yang dimaksud dengan burgerlijk wetboek?

Burgerlijk Wetboek: (BW), kita undang-undang hukum perdata, kitab undan-undang yang memuat hukum perdata yang terdiri 4 bagian: Tentang Orang. Tentang Benda.

Apa dasar hukum berlakunya BW di Indonesia?

Memperhatikan pendapat tersebut, tampaklah bahwa yang menjadi dasar hukum berlakunya BW di Indonesia UUD 1945, Pancasila, peraturan perundang-undangan nasional lainnya, serta dibutuhkan.

Buku 2 BW mengatur tentang apa?

Buku kedua mengatur mengenai benda sebagai obyek hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan. Benda dalam pengertian yang meluas merupakan segala sesuatu yang dapat dihaki (dimiliki) oleh seseorang.

Buku 3 BW tentang apa?

1233. Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. 1234. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Kapan hukum tidak berlaku lagi?

Kapan Undang Undang Tidak Berlaku Lagi? Pemberlakuan undang undang berakhir jika: Jangka waktu berlaku yang ditetapkan dalam undang undang sudah lampau. Hal atau keadaan di mana undang undang diadakan sudah tidak ada lagi.

Apakah HIR masih berlaku di Indonesia?

Setelah merdeka, HIR dan RBG masih tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan UUD 1945, aturan peralihan pada Kontitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Ketiga peraturan peralihan Undang- Undang Dasar menyatakan bahwa HIR dan RBG masih berlaku.

Bagaimana hukum perdata di Indonesia saat ini?

Keadaan Hukum Perdata di Indonesia saat ini masih berbentuk majemuk, beraneka ragam dan warna. Dimana Hukum Perdata sekarang ini tidak hanya terbatas pada burgerlijk wetboek saja melaikan juga banyak peraturan perundang-undangan lain yang muncul seiring dengan perkembangan waktu.

Mengapa KUHP perlu diperbarui?

Jakarta, PONTAS.ID – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah selayaknya diperbaharui. Karena Hukum itu harus tumbuh sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat dan juga teknologi saat ini.

Mengapa perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana khususnya KUHP?

Pentingnya dilakukan pembaharuan hukum pidana memiliki tujuan untuk memperbaharui baik dari segi tindak pidana, pemidanaan dan pertanggung jawaban.

Apakah KUHP perlu direvisi atau tidak?

Selain Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti berpendapat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga perlu direvisi.

Referensi:

  1. https://istilahhukum.wordpress.com/2012/10/10/hukum-perdata/
  2. https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata
  3. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Ironi%20kuhperdata%20dalam%20sistem%20hukum%20%20indonesia%20-%20Final.pdf
  4. https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-kuh-perdata-kurang-mendapat-perhatian-lt5182096c5dddc/
  5. https://www.hukumacaraperdata.com/kamus/burgerlijk-wetboek/
  6. http://e-journal.uajy.ac.id/7848/3/2MIH01124.pdf
  7. https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata/Buku_Kedua
  8. https://www.unsrat.ac.id/buku-kuhperdata-iii-tentang-perikatan/
  9. https://news.detik.com/berita/d-5993170/undang-undang-pengertian-syarat-berlaku-hingga-bedanya-dengan-hukum
  10. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/rechtsvinding_online_PEMBAHARUAN%20SISTEM%20HUKUM%20ACARA%20PERDATA.pdf
  11. https://www.academia.edu/37705612/KEADAAN_HUKUM_PERDATA_DI_INDONESIA
  12. https://pontas.id/2019/09/26/kuhp-perlu-direvisi-atau-tidak-ini-kata-susno-duadji/
  13. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/61874
  14. https://nasional.kompas.com/read/2021/02/19/17273701/selain-uu-ite-kuhp-dinilai-perlu-direvisi-untuk-hentikan-aksi-saling-lapor

© 2022 beritapagi.net

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Privacy Policy