beritapagi.net

Apakah Ylki Merupakan Lembaga Yang Dapat Menyelesaikan Sengketa Konsumen?

Jawab hands August 26, 2022

Berdasarkan Pasal 1 bab 9 UU Perlindungan Konsumen, kedudukan YLKI sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Bagaimana peran YLKI bagi konsumen?

YLKI senantiasa berjuang untuk menanamkan serta meningkatkan kepe- dulian atas hak konsumen. YLKI berupaya mendorong konsumen untuk berani me- lawan perlakuan yang tidak adil, serta berupaya membantu konsumen untuk memperoleh informasi yang lebih baik mengenai berbagai produk dan pelayanan.

Apa peran dan tugas YLKI?

membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen; melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Lembaga apa saja yang melindungi konsumen?

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

YLKI adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Apa fungsi dan tujuan lembaga tersebut ada di Indonesia?

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dibentuk untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya terhadap barang dan jasa yang diperolehnya. Harapannya produk yang dihasilkan oleh produsen, semakin berkualitas dan konsumen pun terhindar dari kerugian dan penipuan.

Bagaimana fungsi dan peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia kepada para konsumen?

bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen; membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen; melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Bagaimana cara mengadu ke YLKI?

Apa yang dimaksud dengan YLKI?

Selamat datang di layanan informasi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Bagaimana cara menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen?

Menurut ketentuan Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa.

Apa saja yang diatur dalam hukum perlindungan konsumen?

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen (Sidobalok 2014:39).

Siapa Ketua YLKI?

Jakarta (ANTARA) – Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI dapat berperan mengatasi persoalan mahalnya harga minyak goreng dengan melakukan fungsi pengawasan secara optimal.

Apa yang dimaksud dengan BPSK?

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Referensi:

  1. https://media.neliti.com/media/publications/18086-ID-peranan-yayasan-lembaga-konsumen-indonesia-dalam-membantu-masyarakat-yang-dirugi.pdf
  2. https://ylki.or.id/profil/kedudukan-dan-tugas/
  3. https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2001/59TAHUN2001PP.htm
  4. https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/poster/yayasan-lembaga-komsumen-indonesia
  5. https://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan_Lembaga_Konsumen_Indonesia
  6. https://ylki.or.id/kontak-kami/
  7. https://pelayanan.ylki.or.id/
  8. https://learninghub.id/begini-proses-penyelesaian-sengketa-konsumen-di-indonesia/
  9. https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218
  10. https://www.antaranews.com/berita/2834353/ketua-ylki-sebut-puan-maharani-bisa-atasi-persoalan-harga-minyak
  11. https://ditjenpktn.kemendag.go.id/direktorat-pemberdayaan-konsumen/bpsk

© 2022 beritapagi.net

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Privacy Policy