beritapagi.net

Apakah WVK Masih Berlaku?

Jawab hands August 28, 2022

Ya, demikianlah adanya. BW, WvK, dan WvS adalah produk hukum di masa kolonial yang masih dipakai hingga hari ini.

Apakah BW masih berlaku hingga saat ini?

KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) sebagai warisan bangsa kolonial masih diberlakukan di Indonesia hingga saat ini, dengan dasar menghindari kekosongan hukum (recht vacuum) melalui Pasal I Aturan Peralihan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi “ …

BW sekarang berlaku untuk siapa?

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BW berlaku bagi bangsa Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, dan peraturan perundang- undangan nasional lainnya, serta dibutuhkan.

Bagaimana kedudukan BW di Indonesia sekarang?

Jadi secara yuridis formil kedudukan BW tetap sebagai undang-undang sebab BW tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai undang-undang. Namun, pada waktu sekarang BW bukan lagi sebagai Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bulat dan utuh seperti keadaan semula saat diundangkan.

Mengapa BW perlu direvisi?

Pentingnya merevisi BW karena banyak substansi dalam KUHPerdata tersebut sudah dianulir oleh undang-undang lain, misalnya tentang hukum perkawinan dan kebendaan. Lebih lagi, negara Belanda saja sebagai negara yang mengenalkan BW ke Indonesia sudah merevisinya sebanyak empat kali.

Kapan BW berlaku secara resmi di Hindia Belanda?

Kodifikasi mengenai Hukum Perdata disahkan melalui Koninklijk Besuit tanggal 10 April 1838 dengan Staatsblad 1838 Nomor 12 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838, dan melalUi pengumuman Gubernur jendral Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847,dinyatakan bahwa sejak Tanggal 1 Mei 1848 B.W berlaku di …

Bagaimana kedudukan KUH Perdata setelah kemerdekaan hingga saat ini?

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, KUHP dan KUHPer tersebut masih berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD”) yang menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini …

Hukum dagang berlaku untuk siapa?

Dengan demikian, hukum dagang ini berlakunya adalah bagi mereka yang menjalankan usaha yaitu yang disebut pengusaha atau pelaku usaha. Sumber Hukum : Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

Apa yang dimaksud dengan BW?

Burgerlijk Wetboek: (BW), kita undang-undang hukum perdata, kitab undan-undang yang memuat hukum perdata yang terdiri 4 bagian: Tentang Orang. Tentang Benda.

Bagaimana kondisi atau keadaan hukum perdata di Indonesia saat ini?

Keadaan hukum perdata di Indonesia saat ini bersifat majemuk atau beraneka ragam. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu etnis dan hostia yuridis. Kitab hukum perdata Indonesia merupakan modifikasi kitab hukum perdata Belanda tahun 1848. Sehingga banyak undang-undang yang belum mampu memenuhi kebutuhan zaman.

Apa dasar hukum berlakunya BW di Indonesia?

Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie (disingkat BW) atau dise but sebagai KUH Perdata.

Bagaimana sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia?

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang …

Mengapa KUHP perlu diperbarui?

Jakarta, PONTAS.ID – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah selayaknya diperbaharui. Karena Hukum itu harus tumbuh sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat dan juga teknologi saat ini.

Mengapa perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana khususnya KUHP?

Pentingnya dilakukan pembaharuan hukum pidana memiliki tujuan untuk memperbaharui baik dari segi tindak pidana, pemidanaan dan pertanggung jawaban.

Apakah KUHP perlu direvisi atau tidak?

Selain Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti berpendapat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga perlu direvisi.

Referensi:

  1. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Ironi%20kuhperdata%20dalam%20sistem%20hukum%20%20indonesia%20-%20Final.pdf
  2. http://e-journal.uajy.ac.id/7848/3/2MIH01124.pdf
  3. https://istilahhukum.wordpress.com/2012/10/10/hukum-perdata/
  4. https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-kuh-perdata-kurang-mendapat-perhatian-lt5182096c5dddc/
  5. https://mkn.usu.ac.id/images/4.pdf
  6. https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-kuh-pidana-dan-kuh-perdata-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt4f1e71d674972
  7. https://www.hukum96.com/2020/03/pengertian-hukum-dagangperusahaan-dan.html
  8. https://www.hukumacaraperdata.com/kamus/burgerlijk-wetboek/
  9. https://brainly.co.id/tugas/13096357
  10. https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata_Indonesia
  11. http://lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/71591/PERTEMUAN+3+HUKUM+PERDATA.pdf
  12. https://pontas.id/2019/09/26/kuhp-perlu-direvisi-atau-tidak-ini-kata-susno-duadji/
  13. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/61874
  14. https://nasional.kompas.com/read/2021/02/19/17273701/selain-uu-ite-kuhp-dinilai-perlu-direvisi-untuk-hentikan-aksi-saling-lapor

© 2022 beritapagi.net

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Privacy Policy